HLM Optimalisasi PAD PKB 2026, Pemkab Selayar Genjot Balik Nama Kendaraan dan Perkuat ETPD
06 Februari 2026
Author: Ichal Bendo
Dibaca: 19 Kali
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menggelar High Level Meeting (HLM) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui peningkatan kesadaran membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Jumat (6/2/2026), di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Muhtar, MM, Sekretaris Daerah Andi Abdurrahman, Kasat Lantas Polres Selayar, Kepala UPT Samsat Selayar, Kepala Badan Keuangan Daerah, Kepala Dinas Perhubungan, para pengusaha angkutan penumpang dan barang, serta jajaran OPD terkait.
Rapat berlangsung dinamis dan penuh diskusi, dengan berbagai masukan strategis dari peserta rapat dalam mencari formula efektif meningkatkan PAD melalui sektor pajak kendaraan.
Sekda Andi Abdurrahman menegaskan, HLM ini menjadi langkah strategis membenahi kebocoran PAD, khususnya dari opsen PKB. Banyak kendaraan yang beroperasi di Selayar masih beralamat luar daerah sehingga pajaknya dibayarkan di tempat lain.
“Kendaraan beroperasi di Selayar, tetapi pajaknya dibayar di luar. Ini menyebabkan PAD kita hilang. Perlu langkah konkret melalui proses balik nama,” tegasnya.
Wakil Bupati Muhtar, MM, secara khusus mengajak para pengusaha angkutan untuk memutasi kendaraan berplat luar menjadi plat Kepulauan Selayar, mengingat infrastruktur jalan yang digunakan dibiayai dari PKB dan BBNKB.
“Jika kendaraan beroperasi di Selayar, sudah seharusnya terdaftar di Selayar. Ini bentuk kontribusi nyata bagi daerah,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kepatuhan pembayaran pajak tepat waktu serta penguatan ETPD dengan dukungan layanan Bank Sulselbar agar transaksi pajak semakin mudah dan transparan.
Sementara itu, Kepala BKAD Nur Ikhsan mengungkapkan potensi penerimaan pajak kendaraan di Selayar diperkirakan mencapai Rp14 miliar per tahun, namun realisasi saat ini baru sekitar Rp3 miliar.
“Artinya ada potensi besar yang belum tergarap dan harus menjadi perhatian bersama,” ungkapnya.
Kepala UPT Samsat Selayar Nurkamal berharap dukungan Pemda melalui pemanfaatan data OPD dan pemerintah desa untuk membantu proses penagihan serta sosialisasi kepada masyarakat.
Ia juga mengusulkan penguatan koordinasi dengan ASDP dan Dinas Perhubungan agar kendaraan yang melakukan penyeberangan dipastikan telah melunasi kewajiban pajaknya.
Kasat Lantas Polres Selayar Muh. Idris menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemda dan Samsat, termasuk pengawasan di lapangan untuk mendorong kepatuhan masyarakat.
Melalui HLM ini, Pemkab Selayar berharap terbangun sinergi lintas sektor untuk menutup kebocoran PAD dari PKB serta meningkatkan kesadaran bahwa pajak kendaraan yang dibayarkan di Selayar adalah kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. (HUMAS-IC)